Pajak Untuk Kesejahteraan Negara

PAJAK SEBAGAI BIDANG UTAMA KESEJAHTERAAN NEGARA

            Ada tiga alasan mengapa pentingnya pajak dan kontribusinya bagi kesejahteraan negara.
Pertama, ia menjadi sumber utama pemasukan negara dan dimanfaatkan untuk membiayai program-program sosial-politik, hal tersebut adalah apa yang disebut kegunaan fiskal dari perpajakan.

Kedua, jumlah kontribusi dan sruktur pajak mempengaruhi distribusi pendapatan , kekayaan dan kemakmuran masyarakat, apa yang disebut sebagai kegunaan distribusi dari pajak.

Ketiga, pajak bisa juga dimanfaatkan sebagai norma arahan untuk membentuk perilaku tertentu dari para wajib pajak pemajakan tembakau dan alkohol  yang (seringkali) secara kebijakan kesejahteraan dibenarkan adalah merupakan salah satu contoh.

            Dalam membentuk sebuah sistem perpajakan, sebuah negara harus memiliki tujuan-tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut yang dimaksudkan adalah keadilan dan efisiensi ekonomi terkait langsung dengan negara kesejahteraan. Dua tujuan tersebut secara sendiri-sendiri sangat diharapkan terjadi, namun keduanya bisa terjebak dalam konflik satu sama lain terkait pentingnya dua tujuan tersebut. Sebuah sistem perpajakan harus adil. Namun, apa artinya perpajakan yang adil? Pertanyaan tentang apa yang dimaksudkan dengan sebuah sistem perpajakan yang adil menimbulkan silang pendapat. Meskipun demikian dua prinsip yang sejak lama telah didiskusikan oleh para ekonom agar bisa membantu mempertimbangkan keadilan pajak secara baik dan sehat.

            Prinsip berkeadilan yang kedua dari yang seringkali dilihat sebagai prinsip kesejahteraan. Menurut prinsip ini, tingginya pembayaran pajak diukur dari apa yang diterima dari negara sebagai imbalan. Idenya adalah pajak biaya bagi penyediaan barang-barang publik. Namun, seringkali tidaklah mungkin mengukur biaya pelayanan atau prestasi tertentu dari negara secara pas bagi masing-masing individu. Karena barang-barang yang dibiayai oleh pajak dalam arti tertentu memiliki kualitas sebagai barang publik.

            Di samping prinsip-prinsip yang mengacu pada keadilan sistem pajak, sebuah sistem pajak harus dibangun agar sedikit mungkin menyebabkan peningkatan ekonomi. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai netralitas. Netralitas menjadi tujuan yang penting karena memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan dengan demikian memacu pertumbuhan ekonomi. Masalahnya adalah setiap pajak tergantung pada keputusan para aktor ekonomi. Satu- satunya pengecualian adalah apa yang disebut sebagai pajak per kepala, di mana semua warga negara harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Juga meski pajak per kepala dalam kenyataannya tidak pernah ada di mana pun dan secara politis tidak mungkin dan tidak diharapkan pemberlakuannya, karena tidak sesuai dengan keadilan. Dan hal ini bisa menjelaskan konsep tentang netralitas. Pajak jenis ini boleh jadi sepenuhnya netral, karena tidak bergantung bagaimana kondisi seseorang, apakah memiliki penghasilan atau tidak, ia selau harus membayar jumlah pajak yang sama.

            Dari persyaratan ini terdapat semacam dorongan atau rangsangan secara ekonomis untuk selalu meningkatkan penghasilan dan kekayaan sehingga ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila beban pajak meningkat bersamaan dengan peningkatan penghasilan, maka rangsangan untuk bersemangat pun akan menurun.

http://poltekapi.ac.id